PSSI Ingin Melakukan Percepatan KLB Kongres Luar Biasa
digitallaw.id – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan Kongres Luar Biasa PSSI sudah sesuai rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPIF) Tragedi Kanjuruhan.
Rencana PSSI ingin melakukan percepatan KLB karena ingin bertanggung jawab yang sesuai rekomendasi TGIPF yang dipimpinnya beberapa waktu lalu, ungkap Mahfud. Karena ketum PSSI tidak bisa kita pecat maka mereka akan mundur melalui muktamar KLB. Mahfud Md mengatakan Ketum PSSI Mochamad Iriawan atau Iwan Bule dan semua pengurus PSSI akan mengundurkan diri. Intinya semua rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan sudah dilaksanakan.
Ketum PSSI Akan Mundur Melalui Kongres Luar Biasa
Setidaknya Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) telah menyerahkan rekomendasi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu rekomendasi yaitu meminta Ketua Umum PSSI lengser dari jabatannya. Mulanya Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan semua pihak yang terlibat di Tragedi Kanjuruhan nyatanya menghindar dengan berlindung di bawah aturan-aturan. Setidak-tidaknya harus ada yang bertanggung jawab dalam kasus ini, ungkap Mahfud. Mahfud dan TGIPF berkesimpulan PSSI bertanggung jawab. Sebab, mereka yang terlibat dalam peristiwa ini saling membuat pembenaran.
Presiden Jokowi Mengigatkan Pemerintah Tak Boleh Intervensi KLB PSSI
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali memberi laporan kepada Pak Presiden perihal pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI). Pak Jokowi mengingatkan agar pemerintah tidak mengintervensi KLB PSSI, ungkap Amali. Pemerintah tidak ada melakukan koordinasi dengan pihak PSSI terkait pelaksanaan KLB, dan apapun hasil KLB nantinya pemerintah akan mengikuti.
TGIPF PSSI Segera Melakukan KLB
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) mendesak PSSI untuk segera menggelar KLB. TGIPF merekomendasikan jajaran Exco PSSI, termasuk Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas Tragedi Stadion Kanjuruhan. TGIPF juga meminta kepada pemerintah tidak memberi izin kepada Liga 1, 2 dan 3 Indonesia, selama belum ada perubahan tentang tata kelola kompetisi oleh PSSI.
Baca juga tragedi itaewon terparah sepanjang sejarah korsel.